SP NEWS GLOBAL INDONESIA

Berita Seputar Global Indonesia

Sports

Prabowo Setujui Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital

Jakarta, Komps.com – Presiden Prabovo Subionto telah menyetujui pembentukan Komite Transformasi Digital, yang akan mengawasi implementasi tiga digit penting dari digital.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pennstu mengatakan bahwa ketiga komponen ini termasuk kredensial digital, pembayaran digital dan pertukaran data.

“Presiden (Prabovo) telah sepakat untuk membuat komite transformasi digital untuk menjalankan tiga bagian digital, yaitu, identifikasi digital pertama, pembayaran digital lainnya dan pertukaran data,” Selasa (/1 // di Istana Presiden Jakarta) kata Malam ini 2025) Malam ini.

Menurutnya, transformasi digital akan mendukung rencana prioritas pemerintah, terutama dengan meningkatkan pendapatan negara dengan reformasi sistem pajak.

Baca Juga: Ekstra PPN 12 untuk Produk Mewah, Direktur Pelaksana Pajak untuk RP maksimum

Misalkan, dengan digital, pemerintah dapat meningkatkan sistem manajemen pajak dan meningkatkan konsistensi pajak.

“Rencana digital adalah karena mereka akan dapat meningkatkan manajemen pajak dan mengurangi pajak dan meningkatkan konsistensi sebelum membahas perubahan kebijakan,” kata mantan menteri perdagangan itu.

Pesan presiden khusus di bidang perdagangan internasional dan kerja sama multi -faceted menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah -langkah strategis melalui modernisasi melalui sistem administrasi Corex untuk melayani digital kontrol pajak.

Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mendaftar, membersihkan, dan mengisi elektronik yang dimulai dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca juga: Apa itu Corex? Ini untuk memahami dan bagaimana mengaksesnya

“Sekarang ini untuk meningkatkan pengumpulan pajak, data juga diharuskan untuk menghubungi identitas digital, yang merupakan wajib pajak dan data lain yang dapat membantu profil untuk meningkatkan pengumpulan pajak dari wajib pajak,” kata Mari.

Menteri Reformasi Administratif dan Birokrasi Rini Vidyanini menambahkan bahwa ada banyak faktor penting yang khawatir tentang penerapan perubahan ini.

Salah satunya dikaitkan dengan infrastruktur digital atau infrastruktur digital (DPI).

Dia berharap bagian ini bisa menjadi dasar transformasi digital di Indonesia.

“Mudah -mudahan, setelah yayasan ini, transformasi digital yang kami dapat membantu kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rinny. Lihat berita pilihan kami secara langsung tentang Breaking News dan ponsel kami. Pilih Akses Saluran Mainte ke sp-globalindo.co.id. Pastikan Anda telah menginstal program WhatsApp.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *