Pyongyang, KOMPAS.com – Korea Utara pada Rabu (16/10/2024) mengungkap penyebab rusaknya sejumlah jalan dan jalur kereta api negara itu hingga Korea Selatan.
Read More : Australia Wacanakan Larangan Media Sosial bagi Anak, Denda Fantastis Menanti
Media pemerintah Korea Utara KCNA menulis, “Ini adalah langkah yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK, yang dengan jelas mendefinisikan Korea Utara sebagai negara musuh.”
DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) merupakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, sedangkan ROK (Republik Korea) adalah nama resmi Korea Selatan.
Baca Juga: Usai Sebagian Jalan, Korea Utara Hancurkan Jalur Kereta Api Penghubung Korea Selatan
KCNA kemudian membenarkan pernyataan militer Korea Selatan yang mengatakan bahwa jalur lalu lintas diblokir total akibat ledakan tersebut.
Pekan lalu, militer Korea Utara mengumumkan rencana untuk menutup perbatasannya dengan Korea Selatan secara permanen.
Korea Utara telah memasang ranjau dan membangun penghalang anti-tank selama beberapa bulan sejak pemimpin tertingginya Kim Jong-un menyatakan Korea Selatan sebagai musuh utama negaranya.
Pyongyang juga menuduh Seoul menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda melawan rezim Korea Utara.
Media pemerintah melaporkan pada Selasa (15/10/2024) bahwa Kim Jong Un mengadakan pertemuan keamanan untuk memandu rencana tindakan militer segera sebagai tanggapan.
Baca Juga: Korea Utara Ledakkan Jalan Korea Selatan Kim Jong Un Undang Pejabat Keamanan Korea Utara, Bahas Aksi Militer ke Korea Selatan
Read More : Kepala Uni Eropa: Jeda Tarif Trump Bisa Stabilkan Ekonomi Global
Kim Jong Un juga mengundang pejabat tinggi keamanan negaranya. Tujuannya adalah untuk merencanakan aksi militer darurat jika terjadi peningkatan ketegangan dengan Korea Selatan.
Menurut laporan KCNA, pertemuan di Pyongyang dihadiri oleh panglima angkatan darat, pejabat militer, dan menteri keamanan dan pertahanan negara.
Pejabat KTT Pyongyang mendengar laporan adanya provokasi serius yang dilakukan musuh, lapor KCNA, mengutip penerbangan drone yang dilakukan aktivis Korea Selatan.
Korea Utara menuduh Korea Selatan bertanggung jawab atas drone yang membawa sampah dan menyebarkan pamflet berisi rumor.
Korea Utara menanggapinya dengan menggambarkan deteksi drone tersebut sebagai deklarasi perang.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone tersebut, namun Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengoreksinya, dengan mengatakan bahwa dia “tidak memastikan apakah klaim Korea Utara benar atau tidak.”
Baca juga: Korea Selatan Siap Penuh Hadapi Ketegangan dengan Korea Utara. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp Kompas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.
