Pekan lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato yang menekankan bahwa Tiongkok dan Taiwan tidak saling mendominasi dan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan nasib bangsanya.
Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Beijing yang kemudian melakukan latihan militer besar-besaran, Pedang Gabungan 2024B, sebagai peringatan kepada Taiwan agar tidak melampaui deklarasi kemerdekaannya.
Latihan militer tersebut dilakukan di enam titik perairan di sekitar Taiwan, menunjukkan kesediaan Tiongkok untuk mencegah segala upaya untuk melemahkan status quo yang telah berusia puluhan tahun.
Status quo antara Taiwan dan Tiongkok telah lama menjadi penyeimbang situasi keamanan di kawasan Asia Timur. Tiongkok tidak menyerang secara langsung, sedangkan Taiwan tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya.
Namun keseimbangan ini sensitif terhadap perubahan, terutama dengan adanya tindakan politik atau militer dari kedua belah pihak yang dianggap saling mengancam.
Ketegangan terbaru ini menunjukkan bahwa ancaman konflik di Selat Taiwan masih tinggi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang luas dan berdampak bagi kawasan dan dunia.
Ketegangan di Selat Taiwan tidak hanya menjadi perhatian Taiwan dan Tiongkok, tetapi juga komunitas internasional, khususnya negara-negara yang bergantung pada perdagangan melalui kawasan tersebut.
Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan memiliki nilai komersial yang besar.
Selain itu, Taiwan adalah produsen chip terkemuka di dunia, yang penting bagi berbagai industri, termasuk teknologi informasi, otomotif, dan peralatan rumah tangga.
Jika terjadi konflik, pasokan chip global akan sangat terganggu sehingga menyebabkan krisis global di berbagai industri.
Kerugian ekonomi akibat perang di Selat Taiwan diperkirakan mencapai puluhan triliun dolar, sehingga banyak negara berkepentingan untuk mencegah eskalasi konflik.
Indonesia, sebagai negara besar di Asia Tenggara, juga mempunyai kekhawatiran tersendiri. Selain dampak ekonomi yang akan dialami negara-negara ASEAN jika jalur perdagangan melintasi Selat Taiwan terganggu, ratusan ribu warga Indonesia juga bekerja di Taiwan.
Dalam skenario terburuk, ketika ketegangan di Selat Taiwan memicu konflik bersenjata, Indonesia harus menyiapkan rencana evakuasi massal untuk melindungi warganya.
Situasi ini mengingatkan kita pada krisis Taiwan tahun 2022, ketika kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi nyaris memicu konflik serius antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Peristiwa tersebut mengingatkan kita bahwa risiko perang di kawasan ini bukannya tidak mungkin terjadi, namun merupakan ancaman nyata yang harus diwaspadai.
