SP NEWS GLOBAL INDONESIA

Berita Seputar Global Indonesia

Kesehatan

Anggota DPR Usulkan Cukai Rokok untuk Pembiayaan Program MBG

sp-globalindo.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar dana Program Makanan Sehat Gratis (MBG) bersumber dari cukai tembakau.

Menurut dia, uang yang diterima dari cukai hasil tembakau cukup besar dan bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Bergizi Makan gratis, saya sarankan ambil dari pajak tembakau saja. Itu sudah dilakukan. Pajak tembakau tahunannya Rp 150 triliun,” kata Irma, seperti dikutip Antara, Jumat (17/1/2025). .

Usulan ini muncul sebagai jawaban atas usulan pendanaan MBG yang bersumber dari zakat.

Baca Juga: Pakar Gizi: Susu Tetap Penting dalam Program Gizi Gratis

Irma menegaskan ketidaksetujuannya dengan gagasan tersebut dan mengingatkan bahwa zakat sudah memiliki nama yang jelas.

“Tugas Zakat adalah membantu umat, maka pergunakanlah untuk itu. Bantuan untuk masyarakat miskin,” kata Irma.

Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel II juga mengingatkan agar Program Promosi Pangan Gratis tidak dikaitkan dengan usulan kontroversial yang dapat menimbulkan perdebatan.

“Jangan sampai anggota yang membenci pemerintah mencampuri proses ini dengan usulan kontroversial,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyarankan dukungan terhadap MBG harus berasal dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat.

Menurut dia, pendanaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku.

“Kami meyakini solusi terbaik adalah dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan berkelanjutan tanpa melemahkan prinsip syariah dan hukum yang berlaku,” kata Selly.

Baca Juga: Rekomendasi Menu Gizi Gratis PB IDI dan Panduan Piringku

Selly juga mengatakan MBG harus menjadi bagian dari kebijakan sosial dan APBN. Mereka berpendapat bahwa sumber pendanaan yang fleksibel, seperti anggaran pemerintah, dana CSR, atau sumber pendanaan lainnya, lebih tepat dibandingkan mengandalkan zakat.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin sebelumnya juga menyarankan agar pendanaan program MBG mencakup zakat, infaq, dan zakat (ZIS).

Menurut Sultan, hal ini sejalan dengan budaya gotong royong yang menjadi bagian dari DNA masyarakat Indonesia.

“Saya lihat di negara kita ini ada DNA, DNA bangsa Indonesia itu amal, gotong royong. Nah, ini kenapa tidak kita manfaatkan?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna DPD RI ke-10 di Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan MBG dapat dilakukan dengan mengikutsertakan zakat yang dihimpun.

“Misalnya bagaimana kita bisa mendorong masyarakat umum untuk mengikuti program Makan Gratis ini? Saya kemarin sempat berpikir, kenapa tidak ikut zakat luar biasa di sana (program MBG),” ujarnya.

Dengan berbagai macam pendapat, pendanaan Program Gizi Gratis terus menjadi perdebatan di kalangan anggota parlemen, dengan harapan solusinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Baca juga: Susu dalam Program Gizi Gratis: Perlukah Diprioritaskan? Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses Saluran WhatsApp sp-globalindo.co.id: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *