Jawab Kekhawatiran Publik di Litbang Kompas, TNI Komitmen Jaga Profesionalisme dan Netralitas
Jakarta, Kombas.com-Indonesian National Army (TNI) menggambarkan tekadnya untuk mempertahankan profesional dan netralitas dalam pengembangan Undang-Undang TNI (RUE).
Ini didasarkan pada hasil survei R&D Kombas, menunjukkan minat publik dalam perubahan peraturan.
“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa TNI profesional dan stabil dalam menjaga kedaulatan nasional (28/28/2025) di malam hari.
Cristomy mengatakan TNI menghormati proses demokrasi dan proses legislatif yang digunakan di parlemen.
Baca ini: Survei R&D Kombas: 69,5% responden khawatir tentang memperluas posisi TNI untuk kembali ke reformasi
Namun, ia menekankan bahwa fokus utama TNI adalah tugas utama mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas Republik india India (NKRI).
“Seperti yang tercermin dalam survei R&D Kombas, TNI menghargai kepercayaan yang lebih tinggi yang diberikan oleh masyarakat,” kata Christom.
Dia menambahkan: “Tujuan kami adalah untuk terus melindungi tugas utama kami dengan profesional, netralitas dan komitmen.”
Inovasi penelitian dan pengembangan Kombas terbaru menunjukkan bahwa beberapa orang khawatir bahwa RUU TNI akan mengganggu profesional dan netralitas organisasi militer.
Banyak partai politik juga mengkritik perluasan posisi publik yang penuh dengan tentara aktif yang diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan perilaku TNI.
Baca ini: Prabhovo menandatangani perlindungan PP di media sosial
Namun demikian, TNI bersikeras bahwa ia terus menciptakan komunikasi yang baik dengan komunitas partainya melalui komunikasi dan percakapan.
Christomi juga menekankan bahwa TNI selalu berusaha membantu masyarakat menangani kesulitan orang -orang melalui berbagai program sosial.
“Kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah mempertahankan integritas negara dan negara Indonesia,” katanya.
TNI mengatakan mereka terus berpegang pada identitasnya sebagai rakyat, tentara, militer nasional dan militer profesional.
Dia percaya bahwa kepercayaan umum pada DNI akan dipertahankan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keterbukaan publik.
“Dengan identitas TNI, kepercayaan diri kita akan terus percaya diri,” pungkasnya.