Menko Polkam Beberkan Strategi Pemerintah yang Terbukti Efektif dalam Pemberantasan Korupsi
Jakakarta, sp-globalindo.co.id – Dalam pidatonya di acara tertinggi dunia Herintikorupsi (Hacoria) pada tahun 2024, Menteri Koordinasi Urusan Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Baken Gunavan mengungkapkan strategi utama dalam memberantas korupsi, yang terbukti efektif di Indonesia.
Strategi, yang telah terbukti efektif dalam pemerintahan adalah melalui reformasi digital dan birokrasi.
“Salah satu strategi korup utama yang telah terbukti efektif untuk terus meningkatkan proses manajemen melalui reformasi digital dan sistematis dalam aspek birokrasi pemerintah,” kata Gunavan dalam Komisi Korupsi Jakakarta (CPK), 9/12/2024.
Baca Juga: Koordinasi Menteri Politik dan Keamanan: Korupsi dicabut, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat
Kemudian memanggang Gunavan menjelaskan langkah -langkah yang diambil oleh pemerintah dengan digitalisasi. Antara lain melalui e-government untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan tanggung jawab untuk melakukan layanan publik.
Kemudian, E-Budget dikaitkan dengan penganggaran untuk mengurangi potensi manipulasi.
“Penerapan e-anggaran juga diterapkan dalam manajemen anggaran, terutama dalam manajemen anggaran negara dan APBN dan APBD secara digital, sehingga penggunaan anggaran tinjauan umum akan lebih mudah dan akan mengurangi potensi manipulasi,” katanya.
Lebih lanjut, konversi elektronik untuk mengurangi antar budaya langsung, yang sering menyebabkan tabrakan dan korupsi dalam pembelian barang dan jasa. Juga, untuk memastikan proses penawaran bisa lebih transparan dan transparan.
“E-Baked juga merupakan fondasi utama dalam pembelian barang dan jasa elektronik. Tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi langsung yang sering menyebabkan tabrakan dan korupsi,” katanya.
Baca Juga: Root Corruption, Awakens Gunavan menyebut pemerintah bahwa itu dapat meniru Finlandia
Gunavan kemudian mengungkapkan bahwa sistem layanan publik internet akan terus berkembang seperti dalam pembuatan kartu ID (CTP) dan pembayaran pajak.
“Jadi memungkinkan masyarakat untuk dapat menyediakan layanan tanpa berurusan dengan pejabat secara langsung untuk mengurangi pajak ilegal,” katanya.
Selain itu, mantan kepala Badan Intelijen Negara (Bean) mengatakan pemerintah dapat meniru upaya untuk memberantas korupsi di Finlandia, yang telah berhasil dibuktikan dengan menggunakan analitik data besar.
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru praktik terbaik dari negara lain yang telah mampu memberantas korupsi. Misalnya, di Finlandia menggunakan data analitik besar untuk mendeteksi formulir korupsi yang sering digunakan,” katanya.
Baca Juga: Menteri Kebijakan dan Keamanan: CPK harus terus didukung dan ditingkatkan untuk mencegah korupsi
Menurut BADI Gunavan, penggunaan data besar dapat mendeteksi skema korup, yang sering digunakan untuk dapat mengevaluasi tinjauan politik atau politik untuk menutup kekurangan korup.
Catatan, berdasarkan data persepsi korup (keberhasilan) yang dikeluarkan oleh Transparency International, Finlandia adalah negara nomor dua peringkat yang tidak korup di dunia pada tahun 2023.
Finlandia mendapat hasil dari 87 dari nilai sempurna 100. Sementara Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara, dengan skor 34. Lihatlah berita tentang pembatasan dan berita pilihan Anda langsung di ponsel Anda. Pilih akses Anda ke saluran untuk kanal whatsapp komas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029vafpbedbpzjzrk13ho3d. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.