Menteri Desa PDT Ingin SDM Desa Dioptimalkan, agar Tak Ada Urbanisasi Seperti Jepang dan Korsel
sp-globalindo.co.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto menghimbau kepada seluruh pimpinan desa, baik gubernur maupun federal, untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di desa untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.
Menurutnya, sumber daya manusia lokal merupakan aset yang tidak tergantikan, karena mereka memahami kebutuhan, kekuatan, dan permasalahan yang ada di komunitasnya.
“Pembangunan sumber daya manusia lokal dilakukan untuk menjaga kota, seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan (Korsel),” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (14/1/2025).
Hal itu disampaikan Yandri saat mendampingi Menteri (Menko) Pangan Zulkifli Hasan saat Rapat Kesehatan Diri dengan Pimpinan Daerah se-Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumsel, Kota Palembang, Senin (13/1/2025).
Baca juga: Menteri Desa Yandri Susanto Ajak Muhammadiyah Kelola Keuangan Daerah
Jika demikian, maka akan menimbulkan masalah lain, masalah yang lebih besar, salah satunya kesenjangan sosial.
Mantan Wakil Ketua MPR ini menyebut desa-desa di Jepang kosong. Ia tidak ingin hal ini terjadi di Indonesia.
“93 persen penduduknya pergi ke kota, termasuk di Korea Selatan yang 83 persen penduduknya pergi ke kota. Kami ingin menghentikan atau mengurangi nilai kota dengan mengembangkan desa di Indonesia,” ujarnya. .
Oleh karena itu, Yandir menambahkan, pembangunan di desa harus dilakukan. Desa juga harus dipertimbangkan.
“Kalau di desa banyak pembangunan, maka pemuda pionir desa juga dilibatkan. Saya yakin desa akan segera membaik,” imbuhnya.
Baca juga: Gubernur Desa Yandri Himbau Kepala Desa Manfaatkan Dana Daerah untuk Membangun Desa Pangan
Sementara itu, Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah fokus pada penguatan energi lokal. Hal itu dilakukan untuk mengurangi impor produk dengan mengandalkan pangan lokal.
Pria bernama Zulhas ini berharap pangan lokal dapat diproduksi, diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menjamin keberlanjutan.
Seba, menurutnya pangan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik dengan bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.
“Jadi pada tahun 2025 tidak ada impor beras untuk konsumsi, tidak ada impor gula untuk konsumsi, tidak ada impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak ada impor garam untuk konsumsi,” jelasnya.
Baca juga: Antar Kementerian Antar Menteri, Menteri Desa PDT Yandri Bahas UU Perlindungan Migran dari Desa
Dia mengatakan, perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) benih Perum Bulog dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg akan dimulai pada 15 Januari 2025.
“Mematuhi reformasi HPP beras memberikan keleluasaan bagi Bulog untuk meningkatkan panen perdana pada tahun ini. Setelah itu, untuk perusahaan beras, Bulog akan membeli beras seharga Rp 12.000, mulai 15 Januari,” kata Zulhas.
Pemanfaatan jagung dengan harga Rp 5.500 per 1 Februari 2025 untuk meningkatkan hasil panen petani. Dengarkan berita terkini dan pilih berita langsung dari ponsel Anda. Pilih berita yang Anda suka untuk mengakses saluran WhatsApp sp-globalindo.co.id: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.