LHKP PP Muhammadiyah Minta Presiden Terbitkan Perppu Batalkan PPN 12 Persen
Jakarta, Kompas.com – Lembaga Kebijakan Publik Pimpinan Muhammadiyah (LHKP PP) meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Dosen Persiden (PERPPU) untuk membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Rekomendasi ini dikeluarkan LHKP PP Muhammadiyah setelah dilakukan investigasi mendalam bersama Majelis…
PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang
JAKARTA, Kompas.com – Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen, terutama menyasar sektor layanan pendidikan berstandar internasional atau berkualitas tinggi. Novita Hardini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, menjelaskan pengenaan PPN sebesar 12 persen…