Artikel Singgung Anggaran Rp 10.000, Waketum PKB Usul Program Makan Bergizi Gratis Ditangani Perempuan pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Jazilul berdalih perempuan bisa mengontrol kandungan makanan dalam program agar cukup dengan anggaran Rp10.000 per porsi.
“Saya baru mendapat kabar hari ini kalau persediaan makanannya hanya 10.000 saja, apakah cukup bu?” tanya Jazilul pada Konferensi Nasional Perempuan (MUNAS) V bertema “Forum Kepemimpinan Perempuan” di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Para orang tua yang terlibat dalam acara tersebut kompak mengatakan bahwa jumlah tersebut tidak cukup.
Baca juga: Prabowo Beberkan Anggaran Buat Makan Gratis Rp 10.000
“Tetapi yang mengurusnya adalah bendahara, Bu. Jadi bagaimana cukup? Serahkan pada perempuan setahu saya,” lanjutnya.
Jazilul mengatakan, sebagian besar perempuan pandai mengatur perbekalan pangan hingga makanan gratis.
Menurutnya, jika memungkinkan, kelompok ibu-ibu di desa-desa seluruh Indonesia harus ikut memasak dalam program pangan gratis tersebut agar tujuannya lebih besar.
“Pada dasarnya seperti ibu-ibu, masak gratis di rumah. Proporsinya saja diperbesar, tidak perlu pakai tenaga lain, kalau tidak kemana-mana nanti anggarannya terkuras habis,” kata Jazilul
Baca juga: Pemerintah berikan literasi digital kepada donatur pangan
“Kalau di desa, perempuan yang dulu masak untuk dua orang, sekarang masak untuk 20 orang. Perempuan di desa, ikut kelompok. Terus? Jadi itu tujuan brandnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subiano mengumumkan anggaran makanan gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.
Prabowo mengatakan, awalnya pemerintah ingin menganggarkan Rp15.000 per ruas untuk proyek tersebut.
Namun pemerintah menilai produk pangan bergizi dengan dividen Rp 10.000 per saham diperlukan dan bermanfaat untuk dikonsumsi.
“Kita maunya Rp 15.000 (per porsi), tapi dari segi belanja mungkin cukup untuk daerah-daerah itu Rp 10.000, makanannya cukup dan enak,” kata Prabowo, Jumat, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih berita yang Anda suka untuk mengakses saluran WhatsApp Kompas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.
Artikel Singgung Anggaran Rp 10.000, Waketum PKB Usul Program Makan Bergizi Gratis Ditangani Perempuan pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Artikel Tak Persoalkan Jatah Menteri, PKB Klaim Ingin Sukseskan Pemerintahan Prabowo pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Jazrul mengatakan, bagi PKB yang terpenting adalah keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan, dan pembentukan kabinet merupakan hak prerogratif Prabowo.
“Itu hak Pak Prabowo, mana kita tahu, ikuti saja kami, komitmen PKB mensukseskan pemerintahan Prabowo,” kata Jazirul di Gedung DPR Jakarta, Rabu (10 September 2024).
Baca Juga: Gibran: Gedung Kantor Pemerintah Hampir Selesai 100%.
Jazrul enggan berkomentar saat ditanya kemungkinan bergabung dengan kelompok menteri kubu Prabowo.
Ia mengaku belum mendapat informasi mengenai susunan kementerian di pemerintahan selanjutnya.
“Sampai saat ini saya belum tahu, dan PKB juga belum tahu, dan yang penting PKB bersedia mendukung Pak Prabowo,” kata Jazrul.
Baca Juga: Prabowo Isyaratkan Banyak Menteri Jokowi yang Kembali ke Kabinet Berikutnya
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat PKB Syaiful Huda mengatakan, Pak Prabowo mengundang PKB untuk membahas pembentukan kabinet.
Namun, kata Jazrul, Syaiful menyebut PKB telah menyerahkan pembentukan kabinet kepada Prabowo.
Pak Hooda mengatakan “Iya, akan kita serahkan ke Park Prabowo. Kita diajak berdiskusi, diajak komunikasi soal kabinet. Jadi kalau sudah selesai dan ditentukan sepenuhnya, itu hak istimewa Park Prabowo” 10 September 2024. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung ke ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk melihat saluran WhatsApp Kompas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.
Artikel Tak Persoalkan Jatah Menteri, PKB Klaim Ingin Sukseskan Pemerintahan Prabowo pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Artikel Evaluasi Pesta Demokrasi 2024: Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD, Pilpres-Pileg Dipisah pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Pidato penilaian tersebut dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya maupun abstain pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.
Berdasarkan catatan Litbang Kompas, Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi di Pulau Jawa yakni sebesar 42,07 persen.
Disusul angka golput di Jawa Barat yang mencapai 33,66 persen, Jawa Timur 30,15 persen, dan Jawa Tengah 26,44 persen.
Baca juga: PKB Nilai Gubernur Terpilih DPRD Karena Biaya Politik Tinggi
Ketua Komite II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menduga keadaan tersebut disebabkan oleh pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama.
“Komisi II DRC sedang mendalami apakah pemilu serentak yang kami selenggarakan justru menimbulkan anomali partisipasi masyarakat,” kata Rifki kepada Kompas.com, Jumat (29/1/2024).
Atau misalnya padatnya jadwal pemilu parlemen, presiden, dan daerah juga membuat rendahnya dorongan partisipasi pemilih, tambahnya.
Tak hanya golput, alasan perubahan sistem pemilu daerah juga muncul karena biaya yang dirasa terlalu mahal.
Baca juga: Golput Tinggi, Pakar Duga Banyak Pemilih Sengaja Pilih Batal Karena Tak Percaya Paslon.
Jazilul Fawaid mengungkapkan, PKB saat ini sedang mempertimbangkan usulan penyelenggaraan pemilu pemerintah melalui DPRD.
Ia berdalih, besarnya biaya yang dikeluarkan bisa digunakan untuk keperluan lain.
“Karena biayanya mahal. Bayangkan, misalnya di Jabar, pemilu pemerintah menghabiskan dana Rp 1,9 triliun. Nah, kalau satu sekolah dibangun, berapa sekolah yang ada?”
Baginya, jika sistemnya setuju, partisipasi masyarakat juga bisa terjadi dengan memberikan kontribusi kepada partai politik.
Partai politik kemudian akan menginstruksikan pengurusnya di DPRD untuk memilih unsur yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Lebih baik kirimkan saja ke DPRD, sederhana saja. Masyarakat mungkin bisa memberikan informasi kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa mengajukan calon yang lebih sederhana,” ujarnya.
Pemilihan parlemen dan presiden dilakukan secara terpisah
Artikel Evaluasi Pesta Demokrasi 2024: Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD, Pilpres-Pileg Dipisah pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>