Artikel Kemenkes Percepat Pemenuhan Alat Skrining dan Diagnostik di Puskesmas pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Fokus utama realisasi tersebut adalah fasilitas pelayanan kesehatan primer khususnya Puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H., mengatakan masih perlunya peningkatan kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas, terutama yang berkaitan dengan diagnosis dini atau pemeriksaan kesehatan. Situasi ini selaras dengan peran Puskesmas dalam perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Baca juga: Program Vaksinasi 50 Tahun, Kemenkes Imbau Warga Lindungi Anak
“Alat kesehatan yang masih perlu ditingkatkan di Puskesmas adalah terkait pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi (USG), elektrokardiografi (EKG), hematologi analisa, kimia analisa dan kursi gigi,” kata Maria Endang di Jakarta pada Selasa (26/11). ).
Selain itu, menurut Maria Endang, alat diagnostik dan alat monitoring yang belum tersedia secara lengkap seperti alat analisa urin, PoCT HbA1C dan alat Rapid Molecular Test (RCT), masih menjadi kebutuhan penting di Puskesmas. semua pusat kesehatan masyarakat.
Maria Endang menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapasitas layanan kesehatan melalui revitalisasi jaringan dan standarisasi layanan di Puskesmas Alt-Puskesmas (Pustu). dan Posyandu.
Peningkatan kapasitas ini juga dicapai melalui proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (SOPHI) yang fokus pada penguatan sistem pelayanan kesehatan primer.
“Proyek SOPHI bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sistem pelayanan kesehatan primer dalam pencegahan, pengobatan dan pengelolaan penyakit, terutama di daerah yang akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas terbatas,” tambah Maria Endang.
Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menghemat biaya perawatan kesehatan terkait pengobatan penyakit dan meningkatkan efisiensi melalui tindakan pencegahan yang hemat biaya.
Fokus utamanya adalah pada pencegahan dan pengobatan yang dapat mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat.
Baca juga: Isi Kekurangan Dokter Onkologi, Kemenkes Akan Kirim Dokter ke 4 Negara
Maria Endang juga mengumumkan Kementerian Kesehatan akan menanggung kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Posyandu dengan program yang direncanakan antara tahun 2024 hingga 2028.
Rencana ini mencakup 10.234 Puskesmas, 25.826 Puskesmas Pembantu dan 304.420 Posyandu. Pada tahap pertama, peralatan kesehatan yang diperlukan akan diberikan kepada 6.236 Puskesmas di 382 kabupaten/provinsi di 35 provinsi.
Selain itu, penyediaan reagen sanitasi dan bahan habis pakai medis (BMHP) akan diberikan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK), kata Maria Endang. Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup
Puskesmas kini mengadopsi paradigma baru dalam pemberian layanan kesehatan.
Sebelumnya, mereka memberikan layanan berdasarkan penyakit atau program tertentu. Namun dengan adanya program Primary Services Integration (ILP), layanan kini terfokus pada cluster berdasarkan siklus hidup individu dan tidak lagi berbasis program.
Artikel Kemenkes Percepat Pemenuhan Alat Skrining dan Diagnostik di Puskesmas pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Artikel Kisah Heroik Bidan Eni, Dayung Sampan, Bantu Kelahiran di Tengah Laut dan Evakuasi Pasien dengan Sarung pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>Hujan deras, ada petir, dan Annie yang basah kuyup harus mengantar ibu hamil yang hendak melahirkan ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan perahu.
Namun kondisi cuaca ekstrem membuat perahu tidak bisa melaju kencang. Wanita hamil itu akhirnya melahirkan di atas kapal. Proses melahirkan pun tidak mudah karena dilakukan di tempat yang salah.
“Meski sudah tersedia alat melahirkan atau persalinan berbantuan, namun proses persalinan berbantuan di atas kapal bukanlah hal yang mudah karena tidak dilakukan di tempat yang sesuai, misalnya di tempat sempit, kondisi ibu panik, Cuacanya dingin karena malam dan hujan. Kondisi kami saat itu basah karena hujan dan angin, “Kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan aman, sehingga akan dipantau lebih lanjut di fasilitas kesehatan. kata Annie kepada KOMPAS.com, Sabtu (11/2/2024).
Baca juga: Bidan Masih Dipercaya Wanita untuk Kesehatan Reproduksi
Kampung Laut, lokasi Puskesmas tempat Annie bekerja, merupakan sebuah kawasan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Letaknya tepat di pinggir Segara Anakan, pesisir selatan Pulau Jawa.
Jumlah penduduk kawasan Kampung Laut sebanyak 18.836 jiwa, dengan luas wilayah 142 kilometer persegi.
Kampung Laut terdiri dari 4 kawasan terbangun yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil Segara Anakan yang membentuk beberapa desa, seperti Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel dan Klaces, dimana akses menuju setiap desa melalui transportasi air atau perahu.
Untuk mencapai Puskesmas Kampung Laut tempat tinggalnya di Desa Tritih Kulon, Distrik Chilachap Utara, Kabupaten Chilachap, Annie harus menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 1,5 jam dengan jarak 20 kilometer. Annie harus menggunakan perahu untuk sampai ke puskesmas tempatnya bekerja.
Dari rumah, Annie berangkat pukul 06.00 VIB lalu mengendarai sepeda motor menuju dermaga Sleko. Setelah meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, ia kemudian berangkat dengan perahu menuju Puskesmas.
“Perahu yang kami gunakan merupakan persediaan yang hanya beroperasi pada hari Senin sampai Jumat,” kata Annie lagi.
Baca juga: Optimalisasi Peran Bidan dalam Pelayanan KB
Jika memilih hari Sabtu dan Minggu, Annie terpaksa menggunakan perahu biasa dengan biaya sendiri. Namun perahu tersebut tidak sampai ke Puskesmas Kampung Laut dan hanya sampai di Desa Ujung Alang, desa di sebelah Puskesmas.
Sehingga Annie dan rekan-rekannya terpaksa menyewa perahu lain untuk mencapai pusat komunitas yang memakan waktu 30 menit perjalanan. Harganya sekitar Rp 72.000 sekali perjalanan.
Annie pulang ke rumah sekitar jam 16.30 VIB.
Namun, jika protes layanan kebidanan darurat neonatal dasar (MONED) dijadwalkan, Annie harus bermalam di pusat kesehatan masyarakat dan kembali ke rumah keesokan harinya.
“Kami jadwalkan 2 piket PONED dalam seminggu. Lama waktu kerja satu piket kurang lebih 30 jam. “Karena shiftnya tidak bisa dipecah, maka waktu pemeliharaan disesuaikan menjadi 2 hari kerja, dengan mempertimbangkan sulitnya transportasi yang sewaktu-waktu tidak tersedia, letak geografis yang sulit, dan tenaga kerja yang tidak mencukupi,” ujarnya lagi.
Artikel Kisah Heroik Bidan Eni, Dayung Sampan, Bantu Kelahiran di Tengah Laut dan Evakuasi Pasien dengan Sarung pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.
]]>