Itu dikirim oleh Kepala Kepolisian Nasional ketika menjelaskan kisah kisah bahwa jurnalis asing harus memiliki Sertifikat Polisi (SKK).

Lysteo Sigit bersikeras bahwa polisi nasional tidak menuntut aset properti

“Tanpa SKK, jurnalis asing masih dapat memenuhi peran mereka di Indonesia jika mereka tidak melanggar hukum dan prinsip praktis,” kata Sigite Sigas di Kompas.com, pada hari Kamis (3/4/2025)

Baca Juga: Ada banyak tokoh asing di tengah Bahlil: tidak ada masalah selama profesional

Kepala Kepolisian Nasional mengatakan bahwa tidak ada cek publik untuk jurnalis asing.

Juga, menurut ini, jika kontraktor tidak memberikan sertifikat polisi, SKK tidak akan dikeluarkan.

Kepala polisi mengatakan, “Karena itu, berita tersebut terkait dengan kata yang dipaksakan. Karena” toleransi “tidak tersedia, tetapi didasarkan pada permintaan SKK.”

Namun, Listo Sigit diundang untuk membuat sertifikat polisi.

Dia juga menyatakan bahwa jurnalis asing dapat meminta perlindungan polisi ketika mereka memiliki konflik – bidang seperti Papua.

Baca juga: Kepala Kepolisian Nasional harus menjadi jurnalis asing yang membuat sertifikat polisi, yang menjelaskan informasi dan informasi yang telah Anda pilih di ponsel Anda. Koboxp.com Pilih akses umum untuk whatsapp whatsapp: https://www.whatsapp.com/channel/0029vafpbppzzrk13ho3d. Pastikan aplikasi WhatsApp Anda diinstal.

Artikel Kapolri Tegaskan Jurnalis Asing Bebas Meliput di Indonesia pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.

Sebagai pra -informasi, menulis 2 paragraf (1) Penjelasan 2POL 3/202025 untuk menjelaskan bahwa polisi nasional ditanam dalam durasi asing.

Kemudian dalam Pasal 4. Melewati 3/2025, menjelaskan, pengawasan fungsional yang terdiri dari komposisi administrasi dan pembedahan.

Selanjutnya, dalam bentuk tertulis dari 5 bagian (1) A dan B Perfection 3/205m untuk dibaca: “Pengawasan administratif sebagaimana dapat diberikan dalam nama asing orang asing;”.

“B. melibatkan sertifikat polisi asing yang membawa kegiatan reporter dan mengeksplorasi di tempat tertentu.”

Baca Juga: Kepala Kepolisian Nasional menolak menjadi reporter asing untuk sertifikat polisi, ini adalah penjelasan

Sementara dalam bentuk tertulis dari 5 paragraf (2) Perdol 3/20225 menjelaskan bahwa istilah “lokasi baru” ditentukan bahwa itu baik dan berlaku sesuai.

Selain itu, dalam bentuk tertulis 9 paragraf (1) Percol 3/25, diyakini bahwa untuk melakukan sertifikasi polisi (SKK) untuk berkonsultasi dengan permintaan.

“Surat otorisasi A. Penulis berisi data / identitas dalam dokumen dan kegiatan penumpang, dan bknie $ 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2025.

Baca Juga: Kepala Kepolisian Nasional menolak menjadi reporter asing untuk sertifikat polisi, ini adalah penjelasan

Sisa sendiri membantah bahwa polisi -polisi menuntut sertifikat polisi (SKK) untuk ahli waris luar ruangan di Indonesia.

Dia mengatakan penerbit Tipe 3/2025 adalah angka hukum yang diikuti oleh 63 2024 tentang imigrasi.

“Berikan layanan dan perlindungan kepada orang asing seperti cara unit yang melayani di sepanjang Indonesia, misalnya, di daerah yang belum terselesaikan, pada hari Kamis kontak kompas).

“Masalah ini dibuat berdasarkan peneliti polisi dan perlindungan berita yang relevan menggunakan ponsel kami di ponsel Anda. Pilih akses ke saluran utama di saluran whatsapp compass.com: https://www.whhatsapp.com/channel/0029vafpbezrk13ho3ho.

Artikel Perpol 3/2025 Atur SKK untuk WNA yang Melakukan Kegiatan Jurnalistik pertama kali tampil pada SP NEWS GLOBAL INDONESIA.