UU Pilkada Digugat, Pemohon Minta Biaya Pemilihan Dibebankan ke APBN

Jakarta, KOMPAS.com – Pengurus, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Gubernur digugat ke Mahkamah Konstitusi. Persidangan Nomor 173/PUU-XXII/2024 merupakan permohonan pendanaan dari Anggaran Pajak dan Belanja Daerah (APBN) karena pemilu kali ini masih dibiayai…