SP NEWS GLOBAL INDONESIA

Berita Seputar Global Indonesia

Property

Wamendagri Minta Petunjuk Prabowo soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

JAKARTA, sp-globalindo.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya akan meminta petunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang akan menentukan pemilihan presiden 2024. Pilkada Serentak.

Bima mengatakan, di satu sisi pemerintah ingin kepala daerah dilantik secara serentak, namun di sisi lain ada beberapa hasil pilkada yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Iya, ini masih kita diskusikan dengan MK. Pertama, kita sedang meminta instruksi dari Presiden. Di satu sisi kita ingin kebijakan serentak itu diutamakan, tapi di sisi lain ada tahapan yang digugat MK. Tahun 2012,” ujarnya.- kata Bima, Senin (30-12-2024) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: Jadwal Pelantikan Pimpinan Daerah Masih Dipertimbangkan, Kemungkinan Akan 2 Tahap

Bima mengatakan, pemerintah harus menghormati perkara di Mahkamah Konstitusi atas hasil pemilu, sehingga kepala daerah sebaiknya menyesuaikan jadwal pelantikan.

“Jadi tentu ada daerah-daerah yang proses perkaranya tidak terjadi. Namun ada juga yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sekaligus mengikuti prosesnya juga harus menunggu,” ujarnya.

Oleh karena itu, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih masih perlu persetujuan dan konsultasi dengan Presiden Prabowo dan Mahkamah Konstitusi.

Bima Arya mengatakan pemerintah akan membahas jadwal pembukaan pada tahun 2025. Pada awalnya

Baca Juga: Jadwal Pilkada Hingga 2024 Pelantikan Seluruh Pimpinan Daerah

“Idealnya putusan MK itu harus dilakukan secara serentak, yang tuntutannya dikabulkan oleh MK, misalnya diulang. Nah, ini berarti semua orang harus melakukannya secara bersamaan. Bukan mengancam litigasi, atau yang tuntutannya ditolak ya,” ujarnya.

Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi telah menerima 284 perkara terkait perselisihan hasil Pilkada 2024.

Terdapat 16 kasus PHP (perselisihan hasil pemilu) terhadap gubernur dan wakil gubernur, 219 kasus PHP terhadap bupati dan wakil bupati, dan 49 kasus PHP terhadap walikota dan wakil walikota. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp sp-globalindo.co.id: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *