WASHINGTON, KOMPAS.com – Departemen Luar Negeri AS menghadapi tuntutan hukum dari banyak warga Palestina dan Amerika Palestina.
Gugatan tersebut menuduh pemerintah AS melanggar Undang-Undang Leahy, yang melarang bantuan militer kepada pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Para penggugat, termasuk para korban dugaan kekejaman di wilayah pendudukan Palestina, menuduh AS sengaja mengabaikan pelanggaran tersebut untuk terus mendanai unit militer Israel.
Baca juga: Israel Klaim Kesepakatan Pembebasan Sandera di Gaza Semakin Dekat
Menurut The Guardian, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Distrik Washington dan dianggap sebagai langkah awal untuk menekan pemerintah AS agar menerapkan undang-undang yang diberlakukan terhadap negara lain, seperti Kolombia dan Nepal.
Penggugat awal adalah Amal Gazza, seorang guru yang kehilangan 20 anggota keluarganya dalam perang Gaza; Shawan Jabarin, direktur Kelompok Hak Asasi Manusia Al Haq; dan Ahmed Moore, seorang Amerika keturunan Palestina yang keluarganya menjadi pengungsi akibat serangan Israel.
Mereka mencari intervensi pengadilan untuk memaksa AS menghentikan pendanaan unit militer yang dicurigai melakukan penyiksaan, penahanan tanpa tuduhan dan bahkan tindakan genosida di Gaza.
Ahmed Assali, warga Amerika keturunan Palestina yang kehilangan enam anggota keluarganya akibat serangan udara Israel, mengatakan tindakan Amerika Serikat jelas merupakan pelanggaran hukum.
“Departemen Luar Negeri menggunakan uang pembayar pajak kami untuk mendanai pelanggaran hak asasi manusia ini,” katanya.
Klaim ini menunjukkan standar ganda AS terhadap Israel. Investigasi yang diterbitkan oleh Guardian menemukan bahwa otoritas AS telah meninjau sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Israel sejak tahun 2020, namun langkah hukum untuk menjatuhkan sanksi pada akhirnya diabaikan.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pejabat tinggi Amerika, termasuk Menteri Luar Negeri Anthony Blinken, telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini meskipun ada tekanan dari koalisi pembela hak asasi manusia dan staf Gedung Putih.
Baca juga: Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza Dilanjutkan Kembali, Pejabat Israel di Qatar
Meskipun klaim tersebut menyoroti hubungan militer AS-Israel, pemerintahan Biden tetap mempertahankan dukungan “kuat” untuk Israel.
Upaya Kongres untuk memblokir bantuan militer, termasuk usulan Senator Bernie Sanders, telah ditolak.
Sarah Leah Whitson, kepala eksekutif Dawn, mengatakan Departemen Luar Negeri ingin dunia percaya bahwa belum ada entitas Israel yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Baca juga: Rudal Yaman Ditembakkan ke Israel
“Ini bertentangan dengan laporan hak asasi manusia internasional, termasuk laporan mereka,” katanya. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp Kompas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.
